Peranan Mahasiswa dalam Menjalankan Tri Dharma Perguruan.
Mahasiswa bukan sebagai pengamat dalam peran ini, namun mahasiswa juga dituntut sebagai pelaku dalam masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa merupakan bagian masyarakat. Idealnya, mahasiswa menjadi panutan dalam masyarakat, berlandaskan dengan pengetahuannya, dengan tingkat pendidikannya, norma-norma yang berlaku disekitarnya, dan pola berfikirnya.
A. Pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perbedaan utama dari meningkatnya jenjang pendidikan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) ke Perguruan Tinggi adalah perubahan status dari seorang “Siswa” menjadi seorang “Mahasiswa”. Berbicara mengenai Mahasiswa tentu berbeda dengan pengertian Siswa pada umumnya sewaktu masih bersekolah di SMA. Perbedaan mendasar dari kata “Siswa dan.
Adapun peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam upaya kampus bebas narkoba, berdasarkan fungsi mahasiswa sesuai Tri Dharma perguruan tinggi yaitu: Pendidikan; Mahasiswa belajar mengenai seluk beluk narkoba, pemanfaatannya, penyalahgunaannya dan dampak buruknya. Dengan mahasiswa mengetahui seluk beluk narkoba maka mahasiswa memiliki informasi.
Secara konseptual, mahasiswa memiliki tiga peran utama yaitu agent of change, iron stock, dan moral force. Sayangnya ketiganya hanya menjadi simbol arogansi dan bahkan poin terakhir menjadi sebuah ironi. Kemudian Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat menjadi konsep usang yang dimaknai terlalu apa.
Pendefinisian Posisi, Potensi, dan Peran o Diskusi tentang posisi, potensi, dan peran dengan mengaitkannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi 3. Mendefinisikan Posisi, Potensi, dan Peran Mahasiswa.
Institusi Perguruan Tinggi merupakan organisasi yang memiliki sumber daya manusia berupa masyarakat intelektual (terpelajar). Perguruan Tinggi “menjual” scientific people serta jasa konsultasi kepada scientific community maupun dunia kerja untuk memperoleh benefit berupa kualitas dan reputasi akademik. Karena itu, manajemen SDM perguruan tinggi memiliki posisi yang vital dalam membentuk.
Luas wilayah Jambi sesuai dengan Undangundang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435 km2 dengan luas daratan 50.160,05 km2 dan luas perairan 3.274,95 km2.